PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEHARUSNYA DIHUKUM MATI

ada pembunuhan sadis di kalideres jakarta barat
seorang anak perempuan 9 tahun ditemukan tewas, dimasukkan ke dalam kardus
ditemukan luka cekik di leher dan luka kekerasan seksual pada bagian vagina dan anus korban

parah banget dan sangat mengerikan

dan nantinya kalau pelaku pembunuhan sadis ini ketangkep dan diadili palingan juga bakalan dihukum maksimal 10 atau 20 tahun

pelaku kejahatan terhadap anak, apalagi kejahatan seksual, baik itu pedofilia ataupun kejahatan homoseksualitas terhadap anak seharusnya dihukum mati
bukankah jumlah penduduk populasi di indonesia sudah banyak?
dan juga kapasitas daya tampung penjara juga sudah penuh?

gak ada ruginya kok menghukum mati pelaku kejahatan seksual terhadap anak,
selain mengurangi populasi jumlah penduduk dan mengurangi jumlah penghuni di penjara,
dgn dihukum matinya pelaku maka akan bisa menjadikan warning atau peringatan atau shock therapy terhadap para calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak yg lain, pedofil-pedofil yg lain, dan homo-homo brengsek yg lain

kejahatan seksual terhadap anak ini sangat menular, khususnya kepada korban
dan pola kejahatan seksual ini seperti lingkaran setan, korban hari ini akan menjadi pelaku di keesokan hari

dari mulai robot gedek, pak dhe, babeh dan beberapa pelaku kejahatan seksual yg lain, umumnya mereka mendapatkan perlakuan ataupun mendapatkan kejahatan seksual di waktu kecil dulu

saya bahkan pernah membaca atau mendapatkan informasi bahwa hukuman utk kejahatan seksual macam pedofilia dan juga homoseksualitas ini selain ditujukan kepada pelaku juga ditujukan kepada korban
dua dua nya dihukum mati
ya,
pelaku dihukum mati, korban juga dihukum mati
pelaku kejahatan ini dihukum mati sebagai kompensasi atas perbuatan kejahatannya,
sedangkan korban juga dihukum mati utk mengantisipasi agar di kemudian hari dia tidak menjadi pelaku kejahatan seksual semacam yg pernah dia alami

sedikit masuk akal dan memang pelaku kejahatan seksual seharusnya dihukum mati,
sayangnya pemerintah atau pengadilan di indonesia kadang masih terkendala dgn prinsip prinsip administrasi dan juga keinginan utk menjaga hubungan bilateral, tanpa mengindahkan atau mengesampingkan efek ke depan dari masa depan anak anak bangsa itu sendiri